TERNATE, – Konflik sosial di Maluku Utara tak lagi hanya terjadi di jalanan atau perbatasan. Ancaman kini bergerak di dua sekaligus, benturan fisik di dunia nyata, diperparah provokasi yang menyebar cepat di ruang digital.
Menyadari pergeseran ini, peserta Didik Sespimti Polri Dikreg ke-36 Tahun 2026 melahirkan gagasan strategi pencegahan berbasis teknologi guna menjaga stabilitas wilayah.
Gagasan yang dipaparkan dalam Forum Diskusi di Hotel Bela, Ternate, Kamis (1/10/2026), diprakarsai oleh mantan Direktur Reskrimsus Polda Maluku Utara, Kombes Pol Edy Wahyu Susilo Senagau. Langkah ini turut mendapat dukungan langsung Kapolda Maluku Utara, Irjen Pol Arif Budiman.
Kombes Pol Edy Wahyu menegaskan, pola konflik telah berubah total. Informasi yang menyebar tanpa verifikasi berupa kabar bohong, ujaran kebencian, isu SARA, hingga potongan video yang dimanipulasi tak sekadar menyebarkan kebencian di layar ponsel. Ia mampu melompat ke dunia nyata, memicu massa turun ke jalan, dan membakar luka batin yang belum benar-benar pulih.
“Seperti luka yang belum sembuh. Setiap ada pemicu, sekecil apa pun, ia bisa kembali menganga. Potongan video yang tersebar di media sosial saja sudah hampir memicu kerusuhan. Itu menunjukkan betapa rawan kita jika dibiarkan tanpa pengawasan dan penanganan cepat,” ujarnya.
Ia menjelaskan, keterkaitan kedua dunia ini bersifat timbal balik: peristiwa di lapangan dapat diperbesar di media sosial, sementara narasi provokatif di internet dapat memicu tindakan kekerasan di tempat kejadian. Keterlambatan klarifikasi sama artinya dengan memberi ruang bagi api berkobar.
Guna menjawab tantangan ini, konsep yang ditawarkan bukan sekadar pemantauan, melainkan sistem mitigasi menyeluruh berbasis teknologi termasuk pengembangan dasbor IWS yang berfungsi sebagai sistem peringatan dini dan respons cepat.
Sistem ini dirancang untuk:
- Mendeteksi dini konten berpotensi memicu konflik
- Mempercepat klarifikasi dan penyaluran informasi benar kepada masyarakat
- Menjadi rujukan data bersama bagi seluruh instansi terkait
- Menjamin respons yang serentak, terkoordinasi, dan transparan
“Teknologi bukan sekadar alat pantau. Ia menjadi jembatan klarifikasi agar kebenaran didahulukan sebelum kebencian menyebar,” tegas Edy.
Poin paling mendasar dari diskusi ini adalah menegaskan: menjaga kedamaian bukan tugas kepolisian atau militer semata. Pemerintah daerah, tokoh adat, tokoh agama, akademisi, media, hingga setiap pengguna media sosial memegang peran.
“Selama ini mungkin kita berpikir konflik itu urusan aparat. Padahal kompleksitasnya melibatkan kita semua. Kalau tidak bersatu, satu pemicu kecil bisa memecah belah kembali,” katanya.
Forum ini mengumpulkan elemen lintas sektor untuk menyepakati kebutuhan data, mekanisme operasional, dukungan anggaran, serta penguatan sumber daya manusia dan regulasi. Harapannya, gagasan ini tak berhenti di diskusi, melainkan segera mendapat dukungan pemerintah daerah untuk diterapkan.
“Tujuannya sederhana: agar Maluku Utara tetap damai, aman, dan berkembang. Teknologi kita manfaatkan untuk menyatukan, bukan memecah belah,” pungkas Kombes Pol Edy Wahyu.
