TERNATE – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Maluku Utara mendesak Polda Maluku Utara tidak berhenti pada pengungkapan dugaan peredaran senjata api (senpi) ilegal di Kabupaten Halmahera Utara.
IMM meminta aparat kepolisian mengembangkan penyidikan hingga mengungkap asal-usul senjata, pemasok, jalur distribusi, serta kemungkinan adanya jaringan yang lebih besar di balik peredaran senpi ilegal tersebut.
Ketua Umum DPD IMM Malut, M. Taufan Baba, mengapresiasi langkah Polda Maluku Utara yang berhasil mengungkap dugaan peredaran senpi ilegal. Menurutnya, pengungkapan kasus tersebut merupakan langkah penting untuk mencegah potensi ancaman keamanan yang lebih besar di Maluku Utara.
“Kami memberikan apresiasi kepada Kapolda Maluku Utara beserta jajaran atas keberhasilan mengungkap peredaran senjata api ilegal. Ini bukan sekadar keberhasilan penindakan, tetapi merupakan bagian penting dari upaya menjaga masyarakat Maluku Utara dari potensi ancaman keamanan yang lebih besar,” ujar Taufan.
Namun, IMM Malut meminta penanganan kasus tidak hanya berfokus pada pelaku yang berada di tingkat lapangan. Polisi dinilai perlu menelusuri sumber senjata dan jaringan distribusinya agar penegakan hukum dapat menyentuh akar persoalan.
Taufan mengatakan, peredaran senpi ilegal bukan sekadar persoalan kriminal biasa. Keberadaan senjata tanpa izin dapat meningkatkan potensi tindak kejahatan, memperbesar risiko konflik, serta mengganggu stabilitas keamanan masyarakat.
“Jangan hanya berhenti pada pelaku lapangan. Kami berharap aparat dapat membongkar sampai ke sumber dan jaringan pemasoknya. Kalau memang ada jaringan yang lebih besar, harus diungkap secara tuntas,” tegasnya.
IMM Malut juga mendorong Polda Maluku Utara melakukan penelusuran menyeluruh terhadap asal-usul senjata, jalur distribusi, pihak yang diduga memasok maupun menerima, serta kemungkinan keterlibatan pihak lain.
Menurut Taufan, pengungkapan kasus tersebut semestinya menjadi pintu masuk bagi aparat untuk memperketat pengawasan terhadap jalur masuk barang ilegal ke Maluku Utara.
Kondisi geografis Maluku Utara yang terdiri atas banyak pulau, kata dia, membutuhkan sistem pengawasan keamanan yang lebih ketat dan terintegrasi, terutama terhadap titik-titik yang berpotensi menjadi jalur masuk barang ilegal.
“Jangan sampai Maluku Utara menjadi ruang bagi jaringan peredaran senjata ilegal. Negara harus hadir dan memastikan masyarakat merasa aman,” katanya.
Selain penegakan hukum, IMM Malut mendorong penguatan koordinasi antara Polda Maluku Utara, Polres jajaran, TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat.
Taufan menilai pemberantasan peredaran senpi ilegal tidak dapat hanya mengandalkan aparat penegak hukum. Peran masyarakat dibutuhkan untuk mendeteksi dan melaporkan aktivitas mencurigakan di lingkungan masing-masing.
Karena itu, IMM Malut mendorong tersedianya kanal pengaduan yang mudah diakses masyarakat, sekaligus mekanisme perlindungan bagi warga yang memberikan informasi terkait dugaan peredaran senpi ilegal.
“Keamanan bukan hanya tanggung jawab aparat. Masyarakat juga memiliki peran penting. Karena itu, kami mendorong adanya kanal pengaduan dan mekanisme perlindungan bagi masyarakat yang memberikan informasi terkait dugaan peredaran senjata ilegal,” ujarnya.
IMM Malut berharap pengungkapan kasus tersebut menjadi momentum untuk memperkuat pengawasan keamanan di wilayah kepulauan Maluku Utara, termasuk titik-titik yang rawan dijadikan jalur masuk dan distribusi barang ilegal.
Taufan menegaskan, proses hukum harus dilakukan secara konsisten dan tidak tebang pilih. Apabila dalam pengembangan penyidikan ditemukan pihak lain yang terlibat, ia meminta aparat mengusutnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
“Kami berharap langkah tegas seperti ini terus dilakukan secara konsisten. Jangan sampai Maluku Utara menjadi ruang bagi jaringan peredaran senjata ilegal. Negara harus hadir dan memastikan masyarakat merasa aman,” pungkasnya.
DPD IMM Malut menegaskan akan terus mendukung langkah aparat penegak hukum yang berorientasi pada kepentingan masyarakat, penegakan hukum, serta terciptanya keamanan dan ketertiban di Maluku Utara.
