TERNATE – Seleksi calon prajurit TNI Angkatan Darat bagi putra-putri Maluku Utara kembali menjadi perhatian masyarakat. Mereka meminta pemerintah dan pimpinan TNI mempertimbangkan pelaksanaan seluruh tahapan seleksi di wilayah Maluku Utara, terutama bagi calon Tamtama dan Bintara.
Permintaan itu disampaikan dengan mempertimbangkan kondisi Maluku Utara sebagai provinsi kepulauan. Calon peserta dari sejumlah daerah harus menyeberang ke Ambon untuk mengikuti tahapan seleksi lanjutan di wilayah Kodam XV/Pattimura.
Bagi sebagian keluarga, perjalanan tersebut bukan perkara sederhana. Ongkos transportasi, tempat tinggal, makanan, hingga biaya selama menunggu tahapan seleksi menjadi beban tambahan yang harus ditanggung calon peserta.
Seorang warga Maluku Utara mengatakan keluarganya bahkan harus mencari pinjaman untuk membiayai anaknya mengikuti seleksi di Ambon.“Kasihan kami ini orang susah. Ketika anak kami lanjut mengikuti tes di Kodam Ambon, kami harus berusaha pinjam sana, pinjam sini, bahkan berutang untuk biaya transportasi, makan dan minum selama di Ambon,” ujar warga tersebut, Rabu malam, (12/8/2026).
Persoalan tidak berhenti pada biaya keberangkatan. Ketika calon peserta dinyatakan tidak lolos pada salah satu tahapan, keluarga kembali menghadapi persoalan biaya dan transportasi untuk pulang ke Maluku Utara.
Menurut warga itu, calon peserta yang tidak lolos terkadang harus menunggu jadwal kapal untuk kembali. Kondisi tersebut menjadi lebih sulit bagi mereka yang tidak memiliki kerabat atau tempat tinggal di Ambon.
“Kalau anak kami tidak lulus, langsung dibawa ke pelabuhan untuk kembali ke Maluku Utara. Tetapi terkadang tidak dapat kapal dan tidak punya tempat tinggal.
Akhirnya kami menunggu di sekitar pelabuhan sampai ada kapal yang menuju Maluku Utara,” katanya.Ia mengaku kondisi tersebut membuat sebagian keluarga berada dalam posisi sulit. Uang yang telah dipinjam untuk membiayai proses seleksi bisa habis sebelum seluruh rangkaian perjalanan selesai.
“Kami terkadang terkatung-katung di Kota Ambon. Kami mau buat apa di tanah orang. Kalau uang yang kami pinjam sudah habis untuk kebutuhan selama mengikuti tes, ketika anak tidak lulus, kami bingung mencari uang lagi untuk biaya pulang,” ujarnya.
Meminta Seleksi Dipusatkan di Ternate
Atas persoalan tersebut, masyarakat meminta Presiden Prabowo Subianto dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto memberikan perhatian terhadap mekanisme seleksi calon Tamtama dan calon Bintara TNI AD bagi putra-putra Maluku Utara.
Mereka mengusulkan agar tahapan seleksi, termasuk pemeriksaan lanjutan, Pantukhir, penetapan calon yang dinyatakan lulus terpilih, hingga proses pemberangkatan menuju pendidikan, dapat dipertimbangkan untuk dilaksanakan di wilayah Korem 152/Baabullah Ternate. Usulan tersebut tidak dimaksudkan untuk mengubah standar maupun sistem seleksi.
Masyarakat justru meminta agar prinsip objektivitas, transparansi dan akuntabilitas tetap menjadi dasar utama.Yang ingin diubah adalah lokasi pelaksanaannya, dengan mempertimbangkan karakter geografis Maluku Utara dan kemampuan ekonomi sebagian calon peserta.
Pelaksanaan tahapan di Ternate, menurut masyarakat, dapat mengurangi biaya transportasi dan kebutuhan hidup selama seleksi. Calon peserta juga tidak harus berulang kali menyeberang antarpulau untuk mengikuti proses yang menentukan masa depan mereka.
Persoalan tersebut menjadi penting karena kesempatan mengikuti seleksi semestinya tidak hanya ditentukan oleh kemampuan fisik dan akademik calon peserta. Kemampuan keluarga membiayai perjalanan juga seharusnya tidak menjadi hambatan tidak langsung bagi mereka yang ingin mengikuti proses rekrutmen.
Namun, usulan tersebut masih menunggu respons dari pihak TNI. Danrem 152/Baabullah Ternate Brigjen TNI Enoh Solehudin belum memberikan tanggapan ketika dikonfirmasi melalui telepon seluler maupun pesan WhatsApp mengenai permintaan masyarakat tersebut.
Hingga berita ini ditayangkan, belum ada keterangan resmi dari Korem 152/Baabullah mengenai kemungkinan pelaksanaan seluruh atau sebagian tahapan seleksi calon Tamtama dan calon Bintara TNI AD bagi putra-putra Maluku Utara di Ternate.
Bagi masyarakat, persoalan ini bukan semata soal lokasi ujian. Ini menyangkut bagaimana sistem rekrutmen dapat menjangkau daerah kepulauan tanpa menambah beban yang tidak perlu bagi calon prajurit dan keluarganya.
Mereka berharap usulan tersebut dapat menjadi bahan evaluasi pimpinan TNI dalam menentukan mekanisme seleksi ke depan, tanpa mengurangi standar dan integritas proses penerimaan prajurit.
Dengan begitu, putra-putra Maluku Utara tetap memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti seluruh tahapan seleksi tanpa harus terlebih dahulu berhadapan dengan persoalan biaya perjalanan dan keterbatasan akses antarwilayah.
