MarahaiNews, id– Kinerja Polres Ternate kembali moncer. Dalam gelar operasional (GO) Triwulan I 2026 Polda Maluku Utara, Polres Ternate menempati posisi pertama dari sembilan polres jajaran dalam kategori penyelesaian perkara (selra) dan kejahatan.
Data yang dihimpun menyebutkan, selama tiga bulan terakhir tercatat 86 kasus kejahatan di wilayah hukum Polres Ternate. Dari jumlah itu, 67 kasus berhasil diselesaikan atau setara 78 persen.
Posisi kedua ditempati Polres Pulau Morotai dengan 53 kasus kejahatan, 39 di antaranya tuntas atau 74 persen. Sementara peringkat ketiga diraih Polres Halmahera Timur dengan 18 kasus, 13 kasus selesai atau 72 persen.
Capaian tersebut diumumkan dalam GO Triwulan I yang digelar di Muara Hotel Ternate, Rabu (15/4/2026). Kegiatan itu dibuka langsung Kapolda Maluku Utara Irjen Pol Waris Agono, dihadiri Wakapolda, pejabat utama (PJU), para kapolres, hingga kasat di jajaran Polda Maluku Utara.
Prestasi ini sekaligus melanjutkan tren positif Polres Ternate di bawah kepemimpinan AKBP Anita Ratna Yulianto bersama Wakapolres Kompol Kurniawi H. Barmawi. Pada tahun sebelumnya, Polres Ternate juga konsisten menjadi yang terbaik dalam penyelesaian perkara pada GO triwulan I hingga IV.
Kapolda Maluku Utara, Irjen Pol Waris Agono dalam arahannya menyampaikan, gelar operasional menjadi momentum penting untuk melakukan analisa dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas selama triwulan pertama 2026, sekaligus merumuskan strategi peningkatan kinerja ke depan.
Menurutnya, berdasarkan hasil analisa, jumlah gangguan kamtibmas pada triwulan I 2026 mengalami peningkatan dibanding triwulan IV 2025. Sebaliknya, tingkat penyelesaian perkara justru mengalami penurunan.
“Ini menjadi perhatian serius untuk meningkatkan efektivitas kinerja, baik dalam pencegahan maupun penegakan hukum,” tegasnya.
Ia juga menyoroti kondisi geografis Maluku Utara yang rawan bencana seperti gempa bumi, banjir, dan tanah longsor, serta potensi konflik sosial di sejumlah wilayah. Karena itu, diperlukan sinergi kuat antara Polri, TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat.
Kapolda menekankan pentingnya optimalisasi deteksi dini dan langkah preventif guna mencegah gangguan kamtibmas, termasuk potensi konflik sosial.
“Respons harus cepat, tepat, dan terkoordinasi agar tidak terjadi eskalasi,” ujarnya.
Selain itu, seluruh personel diminta tetap mengedepankan pendekatan humanis dalam menjalankan tugas serta menjunjung tinggi hukum dan hak asasi manusia. “Keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama dalam setiap pelaksanaan tugas,” pungkasnya.
