Polda Maluku Utara memaparkan kondisi riil menghadapi keterbatasan jumlah personel serta sarana dan prasarana pendukung dalam pelaksanaan tugas kepolisian saat reses Komisi III DPR RI di Bumi Moloku Kieraha. Kamis 23 Juli 2026.
Kunjungan kerja Komisi III DPR RI ini menjadi ketua tim yakni Dr. H. Ahmad Sahroni, Irjen Pol (Purn) Drs. Machfud Arifin, H. Ecky Awal Muharram, Martin D. Tumbelaka, Merry Chriesty Barends, Dra. Siti Aisyah, Widya Pratiwi, dan Benny Utama.
Kegiatan ini dihadiri langsung Kapolda Irjen Pol. Arif Budiman, Kepala BNNP Brigjen Pol. Mirzal Alwi, Kajati Sufari dan Pejabat Kejati, Polda dan BNNP.
Sejumlah aspek penting, mulai dari penyerapan anggaran, kesiapan personel, hingga penanganan kasus-kasus menonjol, termasuk kasus pembunuhan di Halmahera Tengah (Halteng) yang hingga kini belum terungkap.
Kabid Humas Polda Maluku Utara, Kombes Pol Hadi Poerwanto mengatakan, pembahasan bersama Komisi III DPR RI mencakup evaluasi terhadap kinerja Polda Maluku Utara yang disesuaikan dengan penggunaan anggaran yang tersedia.
”Yang dibahas bagaimana kinerja Polda Maluku Utara disesuaikan dengan dana yang ada, termasuk sejauh mana anggaran tersebut telah terserap dengan baik,” jelasnya.
Komisi III juga mendapat penjelasan mengenai kondisi riil Polda Maluku Utara yang masih menghadapi keterbatasan jumlah personel serta sarana dan prasarana pendukung dalam pelaksanaan tugas kepolisian.
Penegakan hukum tetap dilakukan secara optimal. Dalam menjalankan tugas, Polda Maluku Utara terus membangun koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Kejaksaan, guna mendukung proses penegakan hukum.
”Penegakan hukum tetap kami laksanakan secara optimal meskipun dengan keterbatasan personel dan peralatan. Kami juga terus berkoordinasi dengan stakeholder lain, seperti Kejaksaan,” ujarnya.
Komisi III DPR RI memberikan perhatian terhadap berbagai kebutuhan Polda Maluku Utara. Dukungan tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kekurangan personel maupun fasilitas yang selama ini menjadi kendala.
”Alhamdulillah, dukungan dari Komisi III akan memperhatikan berbagai hal yang masih kurang dan akan diupayakan pemenuhannya,” akunya.
Selain itu Komisi III DPR RI juga memberikan motivasi kepada jajaran Polda Maluku Utara agar terus bekerja maksimal, khususnya dalam mengungkap kasus pembunuhan yang hingga kini belum berhasil diungkap.
Salah satu kasus yang menjadi sorotan adalah kasus pembunuhan di Halmahera Tengah, proses pengungkapan kasus tersebut masih terkendala minimnya saksi serta keterbatasan peralatan pendukung investigasi.
Polda Maluku Utara berupaya meminjam peralatan khusus dari Bareskrim Polri untuk memperkuat proses penyelidikan.
”Karena keterbatasan saksi, kami juga berusaha meminjam alat dari Bareskrim Polri untuk membantu pengungkapan kasus tersebut. Nanti jika sudah ada perkembangan, akan kami sampaikan secara terbuka kepada publik,” pungkasnya.
