Kementeri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Republik Indonesia melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) di Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara. Kamis 11 Juni 2026.
Kunker ini dipimpin Deputi Bidang Koordinasi Hukum Kemenko Kumham Imipas, Nofli disambut langsung Kajati Maluku Utara, Sufari.
Dalam kunjungan itu, juga dihadiri Deputi Bidang Koordinasi Keimigrasian dan Pemasyarakatan, Staf Ahli Menteri Koordinator Bidang Kerja Sama dan Hubungan Antarlembaga serta Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Direktorat Jenderal Imigrasi Maluku Utara Mohammad Ridwan melakukan audiensi dengan Kajati Sufari dan jajaran.
Audiensi tersebut diharapkan dapat memperkuat sinergi antarinstansi dalam mendukung pelaksanaan kebijakan pemerintah pusat di daerah, khususnya terkait penegakan hukum, perlindungan hak asasi manusia, keimigrasian, dan pemasyarakatan di Maluku Utara.
Langkah ini merupakan bagian dari upaya memperkuat sinkronisasi dan koordinasi agenda pembangunan nasional di bidang hukum, hak asasi manusia, imigrasi, dan pemasyarakatan di wilayah Maluku Utara.
Kasi Penkum Kejati Maluku Utara, Matulessy, mengatakan, Kemenko Kumham Imipas memiliki tugas menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi pelaksanaan urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang hukum, HAM, imigrasi, dan pemasyarakatan.
“Kemenko Kumham Imipas memiliki fungsi melakukan sinkronisasi dan koordinasi dalam perumusan, penetapan, serta pelaksanaan kebijakan kementerian dan lembaga yang berkaitan dengan isu maupun agenda pembangunan nasional di bidang hukum, hak asasi manusia, imigrasi, dan pemasyarakatan,” ucapnya.
Matulessy menambahkan, Kemenko Kumham Imipas juga berperan dalam pengelolaan dan penanganan berbagai isu strategis yang berkaitan dengan agenda pembangunan nasional pada sektor tersebut.
”Melalui pertemuan tersebut, kedua pihak juga membahas berbagai isu strategis serta langkah – langkah koordinatif guna memastikan program dan kebijakan nasional dapat berjalan secara efektif, terpadu, dan berkelanjutan di wilayah Maluku Utara,” pungkasnya.
