SOFIFI – Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, mulai merealisasikan rencana penataan birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Dua pejabat pelaksana tugas (Plt) kepala dinas resmi dicopot dari jabatannya pada Jumat, 29 Mei 2026.
Dua pejabat yang dievaluasi tersebut adalah Plt Kepala Dinas Pertanian Anwar Husen dan Plt Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Fauji Momole. Hingga Jumat sore, pemerintah provinsi belum mengumumkan pejabat yang akan menggantikan keduanya.
Pencopotan itu menjadi langkah awal dari agenda reformasi birokrasi yang sebelumnya disampaikan Sherly.
Gubernur Maluku Utara tersebut pernah menegaskan akan melakukan penataan menyeluruh terhadap organisasi perangkat daerah (OPD) pada akhir Mei 2026 guna mempercepat pelaksanaan program prioritas pemerintah daerah.
Sejumlah sumber di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara menyebutkan evaluasi jabatan masih terus berlangsung. Sedikitnya 15 OPD yang saat ini dipimpin pejabat berstatus Plt maupun Pelaksana Harian (Plh) masuk dalam proses penilaian kinerja.
Beberapa OPD strategis yang disebut-sebut menjadi fokus evaluasi antara lain Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Perhubungan, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Dinas Sosial, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Lingkungan Hidup, Badan Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ), Badan Kepegawaian Daerah (BKD), serta Sekretariat DPRD Maluku Utara.
Pelaksana Tugas Kepala BKD Maluku Utara, Zulkifli Bian, mengatakan sebagian besar pejabat yang saat ini menjabat sebagai Plt telah menduduki posisi tersebut lebih dari enam bulan. Karena itu, evaluasi dianggap perlu untuk memastikan efektivitas pelaksanaan program pemerintah.
“Gubernur memberikan perhatian khusus terhadap OPD strategis yang berkaitan langsung dengan visi dan misi pemerintahan Sherly-Sarbin,” kata Zulkifli.
Menurut dia, evaluasi dilakukan untuk memastikan seluruh perangkat daerah mampu mendukung percepatan pembangunan dan pelaksanaan program prioritas pemerintah provinsi secara optimal.
Langkah yang diambil Sherly memunculkan spekulasi akan adanya pergantian pejabat pada OPD lain dalam waktu dekat. Sejumlah kalangan birokrasi menilai evaluasi berpotensi berlanjut terhadap instansi yang dianggap belum menunjukkan kinerja maksimal dalam mendukung agenda pembangunan daerah.
Hingga kini, Pemerintah Provinsi Maluku Utara belum memberikan keterangan resmi terkait kemungkinan gelombang rotasi dan pencopotan pejabat berikutnya.
