Kapolres Ternate, AKBP Anita Ratna Yulianto, buka suara soal insiden antara Kapolsek KP3 Iptu Mirna dan Kepala Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Ternate, Rushan Muhammad.
Rushan diduga melarang jajaran Polsek KP3 mendirikan Pos Pelayanan didalam gedung ruang tunggu penumpang.
Padahal Pos Pelayanan didirikan itu dalam rangka Operasi Ketupat jelang Idul Fitri 1447 Hijriah, untuk memberikan rasa aman kedapa pemudik di Pelabuhan A. Yani Ternate.
AKBP Anita kepada wartawan menegaskan, pendirian pos pelayanan tersebut telah melalui koordinasi resmi dengan pihak pengelola pelabuhan, yakni Pelindo dan telah mendapatkan izin pendirian pos langsung General Manager (GM) Pelindo, Anwar.
“Saya selaku Kapolres Ternate sudah berkoordinasi dengan GM Pelindo, Pak Anwar. Itu juga disaksikan oleh anggota KSOP, dan GM Pelindo sudah memberikan izin serta menunjuk lokasi pendirian pos,” tegas Anita, Selasa 17 Maret 2026.
Anita menambahkan, lokasi pos pelayanan yang didirikan Polres Ternate sudah sesuai dengan titik yang ditentukan oleh pihak Pelindo selaku pemilik terminal.
Sementara adanya tudingan pihaknya tidak berkoordinasi dalam pendirian pos, Anita menegaskan pernyataan tersebut tidak berdasar dan justru berpotensi menyesatkan opini publik.
“Kami koordinasi ke Pelindo karena kami tahu terminal itu milik Pelindo. Jadi jangan disampaikan seolah-olah kami tidak berkoordinasi. Kalau sudah salah, jangan membuat opini sendiri,” ucapnya.
Perwira dua bunga ini menyindir pihak yang melontarkan tudingan tersebut dengan menyebut sikap itu sebagai bentuk “lempar batu sembunyi tangan”.
